Halaman ini berisi peraturan pengadaan barang dan jasa sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di lingkungan pemerintahan. Regulasi ini memastikan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas anggaran untuk mendukung tata kelola yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
| No | Nama | Deskrpsi | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 2 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 3 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 4 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 5 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 6 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 7 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 8 | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia | Download |
| 9 | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 10 | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden | Download |
| 11 | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 12 | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) | Download |
| 13 | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola | Download |
| 14 | Instruksi Presiden | Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro | Download |
| 15 | Surat Edaran Bersama | Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan PBJ melalui Katalog Elektronik Versi 6 pada Pemerintah Daerah | Download |
| 16 | Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara | Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/748/KPTS/2025 tentang Paket Pekerjaan Proyek Strategis Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 | Download |
| 17 | Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara | Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1057/KPTS/2023 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara Tahun 2024–2026 | Download |
| 18 | Surat Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Surat Keputusan Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan | Download |
| 19 | Surat Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Surat Keputusan Deputi II LKPP Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pedoman atau tata cara teknis pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Katalog Elektronik | Download |
| 20 | Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Versi 3.1 | Download |
| 21 | Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Versi 3.1 | Download |
| 22 | Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Modul Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 Versi 3.1 | Download |
| 23 | Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Suplemen Modul Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 | Download |
| 24 | Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Modul Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 Versi 2 | Download |
| 25 | Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3 | Download |
| 26 | Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah | Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Level 1 Versi 3.1 | Download |
| 27 | Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah | Suplemen Modul Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Level 1 | Download |
| 28 | Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah | Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Level 2 Versi 2 | Download |
| 29 | Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah | Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level 3 Versi 2 | Download |
| 30 | Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola | Modul Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 1 Versi 3.1 | Download |
| 31 | Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola | Suplemen Modul Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 1 | Download |
| 32 | Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola | Modul Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 2 Versi 2 | Download |
| 33 | Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola | Modul Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3 | Download |
| 34 | Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Modul Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Versi 3.1 | Download |
| 35 | Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Suplemen Modul Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 | Download |
| 36 | Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Modul Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 Versi 2 | Download |
| 37 | Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Modul Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Level 3 | Download |
| 38 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 39 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 40 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 41 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 42 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
Kami mengelola proses pengadaan dengan transparansi, efisiensi, dan inovasi untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Melalui digitalisasi dan tata kelola yang akuntabel, kami mendorong transformasi pengadaan yang berintegritas dan modern.
Scan untuk menilai Kinerja Kami