Blog

Pertama-tama marilah kita UCAPKAN puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara ”RAPAT KOORDINASI UKPBJ KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA UTARA”.

Pada saat ini pengadaan barang/jasa merupakan bidang yang terus berkembang dan semakin strategis posisinya, baik di dalam pemerintahan maupun di sektor lain di luar pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan bidang pengadaan barang/jasa merupakan bidang yang mampu memberikan efisiensi yang cukup signifikan bagi sistem keuangan.

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA YANG SELANJUTNYA DISINGKAT UKPBJ ADALAH UNIT KERJA DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN BARANG/JASA.

pengadaan barang/jasa memberikan standar mutu dalam program pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

UKPBJ MERUPAKAN UNIT KERJA YANG MEMPUNYAI KARAKTER STRATEGIS, KOLABORATIF, BERORIENTASI PADA KINERJA, PROAKTIF DAN MAMPU MELAKUKAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN SEHINGGA MERUPAKAN PENDORONG DALAM PENCIPTAAN NILAI TAMBAH DAN MANFAAT DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI SUMATERA UTARA.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENGAMANATKAN BAHWA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) BERBENTUK STRUKTURAL YANG MEMILIKI FUNGSI PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA, PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SECARA ELEKTRONIK, PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PENGADAAN, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA.

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG MODEL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA MENERAPKAN MODEL TINGKAT KEMATANGAN YANG MENJADI ALAT UKUR PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN SEKALIGUS SEBAGAI PANDUAN BAGI UKPBJ DALAM UPAYA PERBAIKAN BERIKUTNYA. KEMATANGAN ORGANISASI PENGADAAN MERUPAKAN SALAH SATU INDIKATOR KEBERHASILAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG EFISIEN DAN BEBAS KORUPSI. KEMATANGAN ORGANISASI PENGADAAN MERUPAKAN SALAH SATU AGENDA DALAM RENCANA KEMATANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA AGAR DAPAT TERCAPAI DAN DAPAT MENINGKATKAN LEVEL KEMATANGAN UKPBJ MENJADI UKPBJ PROAKTIF, SEHINGGA PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA DAPAT LEBIH BAIK, LEBIH HANDAL, BERKUALITAS DAN PROFESIONAL DEMI MEWUJUDKAN VISI DAN MISI GUBERNUR SUMATERA UTARA UNTUK SUMUT YANG BERMARTABAT.

DIHARAPKAN ADANYA PERLUASAN PERAN PENGADAAN BARANG/JASA TIDAK SAJA TERBATAS SEBAGAI PENYELENGGARA PROSES PEMILIHAN PENYEDIA, NAMUM MAMPU MENJADI PEMBINA STAKEHOLDER DAN SEBAGAI PUSAT INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berkenan hadir pada pelaksanaan kegiatan RAPAT KOORDINASI UKPBJ KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA UTARA, semoga kerjasama yang baik ini akan dapat terjalin terus secara berkesinambungan.

Demikian beberapa pesan dan harapan yang dapat saya sampaikan, kiranya kegiatan sosialisasi ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan.

TAPSEL

Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama rombongan melakukan peninjauan ke lokasi longsor di kawasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, Desa Marancar Godang, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Minggu (2/5).

Turut dan dalam peninjauan tersebut, antara lain, Pangdam I / Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Kepala Badan Intelijen Negara (Kabinda) Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana, dan Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut M Mahfullah Pratama Daulay.

Pada kesempatan itu, Gubernur Edy Rahmayadi meminta upaya upaya evakuasi korban yang dilakukan lebih optimal dan terpadu, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Namun tetap memperhatikan keselamatan, karena kondisi bencana masih rawan.

“Evakuasi korban harus kita lakukan lebih optimal dan terpadu, dengan harapan seluruh korban dapat segera diselesaikan seluruhnya,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi.

Diketahui, bencana alam banjir dan longsor melanda kawasan proyek PLTA Batangtoru, Desa Marancar Godang, Kecamatan Batangtoru, Kamis (29/4). Diperkirakan 13 orang hilang dalam peristiwa itu. Dari jumlah tersebut, hingga Minggu (2/5) siang, sudah ditemukan 5 korban meninggal dunia.

Gubernur juga meminta agar BPBD yang tidak terkait tetap bersinergi dalam melakukan penyelamatan, dengan menggunakan alat-alat pendukung yang ada secara maksimal. “Upaya pencarian korban akan terus dilakukan. Dan dalam kondisi berpuasa agar kita tetap bersabar dan tawakal, ”ungkap Edy Rahmayadi, yang kemudian memimpin doa bersama untuk keselamatan korban dan petugas dalam upaya evakuasi tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala BPBD Sumut M Mahfullah Pratama Daulay menyampaikan laporan kepada Gubernur Sumut terkait kondisi terkini proses evakuasi korban banjir dan longsor tersebut. “Kita akan melaporkan segala perkembangan yang terjadi kepada Bapak Gubernur. Dan terhadap korban yang ditemukan segera menelepon, ”” ujarnya.

Terkait kronologis banjir dan longsor tersebut, BPBD Sumut menyebutkan, Kamis (29/4) sekitar pukul 14.00 WIB, terjadi hujan deras dengan intesitas tinggi, angin kencang. Kemudian pukul sekitar pukul 18.00, terjadi banjir lumpur dan tanah longsor di kawasan proyek PLTA Batangtoru, Desa Marancar Godang, Kecamatan Batangtoru. Penanganan telah dilakukan secara terpadu, BPBD Provinsi Sumut, Kodim 0212, Polres Tapsel, BPBD Tapsel, Dinas Sosial dan Kansar Meda, serta berbagai pihak terkait lainnya. ** (DISKOMINFO SUMUT)